Game Online Dimatikan Sepihak: Krisis Hak Konsumen di Industri Video Game
Fenomena penonaktifan game online secara sepihak kembali menjadi sorotan tajam setelah Ubisoft mematikan server The Crew pada 2024, membuat sekitar 12 juta pengguna yang telah membayar tidak lagi dapat mengakses game tersebut. Peristiwa ini memicu gugatan hukum dan melahirkan kampanye global bertajuk Stop Killing Games oleh Ross Scott (Accursed Farms), yang menyerukan regulasi lebih ketat terhadap praktik industri game yang dianggap merugikan konsumen.
Baca juga: Nintendo Switch 2 Bermasalah? Masalah Overheating Muncul di Tengah Rekor Penjualan
Di Eropa, aktivis hak konsumen telah berupaya selama lebih dari satu tahun untuk menarik perhatian regulator terhadap isu ini. Petisi Stop Killing Games, yang semula mengumpulkan kurang dari 500.000 tanda tangan, melonjak drastis melewati 1,2 juta tanda tangan menjelang tenggat pada Juli 2025. Jika angka ini divalidasi, lembaga Uni Eropa dapat terdorong untuk meninjau legalitas penerapan End User License Agreement (EULA) yang mengizinkan pengembang mencabut akses secara permanen ke game online.
Namun, asosiasi penerbit game Eropa, Video Games Europe, menyatakan penolakan terhadap kampanye ini. Mereka berargumen bahwa mempertahankan game online secara permanen adalah langkah yang tidak realistis secara biaya dan operasional. Mereka juga mengangkat kekhawatiran soal privasi dan keamanan jika game dijalankan melalui server privat oleh komunitas.
Argumen ini segera dibantah oleh Ross Scott, yang menegaskan bahwa kampanyenya tidak menuntut agar server resmi tetap online selamanya. Sebaliknya, ia hanya meminta agar pengembang memberikan alternatif seperti mode offline atau membuka jalan bagi server komunitas—seperti yang terjadi pada game Tribes, yang masih dapat dimainkan 21 tahun setelah dihentikan secara resmi oleh Sierra.
Ubisoft sendiri baru-baru ini mengumumkan rencana untuk merilis mode offline untuk The Crew 2 dan Motorfest saat keduanya mencapai akhir masa dukungan. Namun tindakan ini dianggap datang terlambat dan tidak menyelesaikan akar masalah—yaitu hak konsumen atas produk digital yang telah mereka beli.
Lebih lanjut, sejumlah pengamat hukum mengkritisi EULA yang diterapkan perusahaan game besar. Contohnya, Ubisoft menyatakan bahwa pemain harus menghapus dan menghancurkan semua salinan game setelah lisensi dihentikan. Ketentuan serupa juga ditemukan dalam perjanjian pengguna milik EA, yang bahkan menyatakan hak perusahaan untuk mencabut akses kapan pun setelah penghentian layanan—termasuk rencana EA mematikan server Anthem pada Januari 2026.
Pengacara asal Jerman, Christian Solmecke, menilai bahwa undang-undang seharusnya menjamin setidaknya dua tahun masa akses game setelah penjualan dihentikan. Dalam kasus The Crew, Ubisoft hanya memberikan pemberitahuan beberapa bulan sebelum game dihapus—langkah yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum konsumen.
Isu ini menyingkap masalah mendasar dalam ekonomi digital: saat konsumen membeli game online, apakah mereka membeli hak kepemilikan atau sekadar lisensi yang bisa dicabut sewaktu-waktu? Dan sejauh mana perusahaan harus bertanggung jawab atas keberlanjutan akses terhadap produk digital?
Dengan lebih dari satu juta tandatangan yang dikumpulkan, pertanyaan-pertanyaan ini kini tak lagi bisa diabaikan. Regulasi yang jelas dan berpihak pada konsumen sangat dibutuhkan, sebelum praktik “mematikan game” menjadi norma yang merugikan pemain dan membunuh sejarah digital secara perlahan.
VIDEO TERBARU MURDOCKCRUZ :
