6 juta Data NPWP Bocor, Badan Pajak Mulai Investigasi

Badan pajak Indonesia telah meluncurkan investigasi menyusul laporan kebocoran data besar-besaran yang berpotensi memengaruhi jutaan wajib pajak, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo dan anggota kabinetnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, peretas terkenal Bjorka diduga telah menjual 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) Indonesia di dark web, khususnya di Breach Forums. Di antara data yang bocor tersebut dilaporkan terdapat detail pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), putra keduanya Gibran Rakabuming Raka, dan putra bungsunya Kaesang Pangarep.

Baca juga: Revolusi Internet Satelit Starlink, Hal Yang Perlu Diketahui

Klaim tersebut pertama kali disiarkan pada hari Rabu, 18 September, dan dengan cepat menarik perhatian publik. Menurut Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, peretas tersebut menawarkan harta karun data tersebut dengan harga sekitar Rp 150 juta (sekitar USD $10.000). Aprianto mengungkapkan sejauh mana pelanggaran tersebut dalam sebuah posting di platform media sosial X (sebelumnya Twitter).

u can check the blog belowhttps://t.co/Hv1PuJXGEG

u can see some information, from a bunch of idiots of the government and the president of indonesia.

i hope u are happy, and continue to uphold justice for the world, and don’t choose the wrong president and ministers. #bjorka pic.twitter.com/Zs3l4xusmY

— Bjorka (@bjorkanesiaaa) September 19, 2024

Juru bicara badan pajak Dwi Astuti mengonfirmasi pada hari Kamis bahwa tim teknis sedang melakukan investigasi menyeluruh terhadap klaim tersebut, yang pertama kali muncul di platform media sosial X. Dugaan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) dijual di forum web gelap BreachForums seharga 150 juta rupiah (sekitar USD $10.000).

Meningkatnya Kekhawatiran Keamanan Siber Potensi pelanggaran data ini hanyalah yang terbaru dari serangkaian masalah keamanan siber yang telah melanda Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Juni 2024, negara ini menghadapi serangan siber yang signifikan yang memengaruhi lebih dari 280 lembaga pemerintah, yang menyoroti kerentanan infrastruktur pemerintah yang penting.

Comments