Wacana Pembentukan Satgas Keamanan Siber Nasional
Inisiatif Komisi I DPR RI yang meminta pembentukan gugus tugas keamanan siber nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menurut banyak kalangan merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Keputusan ini, yang didorong oleh kebutuhan untuk melindungi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dari serangan siber di masa depan, mencerminkan pemahaman akan semakin pentingnya keamanan siber dalam keamanan dan kedaulatan nasional.
Baca juga: Pasca serangan Siber PDNS, Backup Data Dipertanyakan
Usulan pembentukan satuan tugas yang berfokus pada pembaruan perangkat lunak secara berkala, penerapan teknologi keamanan siber mutakhir, dan pendekatan proaktif dan berlapis-lapis untuk meningkatkan sistem keamanan siber patut mendapat pujian. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa PDNS dapat bertahan dari ancaman siber yang canggih.
Penekanan pada evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada dan pembentukan pusat krisis terintegrasi untuk menangani serangan ransomware dan ancaman siber lainnya menunjukkan pendekatan komprehensif terhadap keamanan siber. Hal ini dapat secara signifikan meningkatkan waktu respons dan komunikasi publik selama terjadinya insiden, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan transparansi.
Dengan menyadari bahwa keamanan siber tidak hanya merupakan permasalahan teknis namun juga merupakan permasalahan strategis yang mempunyai implikasi luas terhadap keamanan nasional, Komisi I DPR RI menyoroti pentingnya kerangka keamanan siber yang kuat dan tangguh. Perspektif ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan siber mendapat perhatian dan sumber daya yang diperlukan di tingkat tertinggi pemerintahan.
Kebutuhan akan pusat krisis yang juga berfungsi sebagai pusat bantuan (helpdesk) dan memberikan informasi terkini secara berkala mengenai penanganan dan pemulihan sistem layanan publik yang terkena dampak serangan siber sangatlah penting. Memberikan informasi kepada masyarakat akan membantu menjaga kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dan layanan mereka.
Potensi Tantangan
Keberhasilan gugus tugas tersebut akan sangat bergantung pada efektivitas implementasi dan koordinasi antara Kominfo, BSSN, dan instansi terkait lainnya. Memastikan saluran komunikasi yang jelas serta peran dan tanggung jawab yang jelas akan sangat penting.
Pendanaan dan sumber daya yang memadai harus dialokasikan untuk mendukung peningkatan berkelanjutan infrastruktur keamanan siber dan pelatihan personel. Tanpa sumber daya yang memadai, strategi terbaik pun bisa gagal.
Kemitraan Pemerintah-Swasta
Keterlibatan dengan sektor swasta, yang sering kali memimpin dalam pengembangan teknologi keamanan siber, sangatlah penting. Kemitraan publik-swasta dapat memberikan akses terhadap inovasi dan keahlian terkini.
Ancaman dunia maya seringkali bersifat internasional. Kolaborasi dengan lembaga dan organisasi keamanan siber global dapat memberikan dukungan dan intelijen tambahan, membantu mempersiapkan dan merespons ancaman siber dengan lebih baik.
VIDEO TERBARU MURDOCKCRUZ :