Pasca serangan Siber PDNS, Backup Data Dipertanyakan

Pasca serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang menggunakan ransomware, muncul kekhawatiran terkait pencadangan dan keamanan data penting, termasuk data penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Saat rapat dengar pendapat dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menanyakan permintaan backup yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek).

Baca juga: Harga DRAM Di Q3 2024 Diperkirakan Naik Hingga 13%

Meutya Hafid mempertanyakan apakah Kemendikbud telah meminta cadangan data penerima beasiswa KIP, seraya menekankan pentingnya data yang mencakup jutaan siswa tersebut.

Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, membenarkan, sejak Desember tahun lalu, ada enam permintaan backup data dari Kemendikbud yang semuanya terpenuhi.

I Wayan Sukerta, Direktur Delivery & Operation Telkom Sigma yang mengelola PDNS 2, memastikan data dari Kemendikbud saat ini sedang dalam proses pemulihan. Lebih lanjut Wayan menyatakan bahwa semua data yang dicadangkan sedang diperiksa infeksi virusnya sebelum dipulihkan sepenuhnya untuk memastikan keamanan.

Dampak dan Upaya Pemulihan

Kemendikbud melaporkan, 47 domain layanan online, antara lain SPSE, Beasiswa Pendidikan, dan KIP Kuliah terdampak gangguan PDNS. Serangan siber yang dimulai pada 20 Juni ini mengeksploitasi penonaktifan Windows Defender dan menuntut uang tebusan sebesar US$8 juta (sekitar Rp131 miliar).

Pelanggaran ini berdampak pada 282 lembaga pemerintah, dengan 44 lembaga berada dalam tahap pemulihan segera karena memiliki cadangan, sementara 238 lembaga lainnya masih dalam pengawasan. Insiden ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah keamanan siber yang kuat dan pentingnya memiliki sistem cadangan data yang andal untuk semua lembaga pemerintah.

Kejadian ini harus menjadi peringatan bagi seluruh institusi pemerintah untuk memprioritaskan keamanan siber. Investasi pada infrastruktur keamanan siber, pelatihan personel, dan kolaborasi global dengan pakar keamanan siber akan diperlukan untuk membangun pertahanan yang tangguh terhadap ancaman siber yang semakin canggih.

Comments