Google Diminta Untuk Serahkan Data Pengguna Gmail Kepada FBI

Ketika privasi seseorang harusnya dilindungi oleh undang-undang, berbeda halnya dengan pemerintahan baru AS yang tampaknya semakin dikecam semua pihak. Baru-baru ini, Seorang Hakim di Philadelphia, Negara bagian AS, telah mengabulkan permintaan pihak FBI agar Google memberikan akses semua pengguna Gmail dengan alasan sebagai bagian dari penyelidikan penipuan dalam negeri, khususnya bagi pengguna yang berada diluar AS.




Dan ini akan menjadi potensi invasi privasi, pelanggaran privasi yang sebenarnya terhadap semua pengguna Gmail khususnya mereka yang berada diluar Negara Amerika, bahkan bisa juga bagi pengguna warga Negara Indonesia.

Sebelumnya, Juli tahun lalu, pengadilan AS juga mengabulkan permintaan FBI kepada Microsoft untuk menyerahkan email yang tersimpan di server Dublin ke penegak hukum AS, sebagai bagian dari penyelidikan kasus narkotika, namun pihak Microsoft dengan tegas menolaknya.

Vonis terhadap Google menjadi perhatian dari banyak pihak, termasuk pendukung privasi dan industri teknologi yang lebih luas, yang telah sangat waspada terhadap pendekatan pemerintah untuk data online sejak munculnya kasus Edward Snowden.

Pihak Google mengatakan bahwa, Hakim dalam kasus ini hanya melihat dari preseden, dan mereka berencana untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Google menambahkan bahwa mereka kadang-kadang memecah email untuk meningkatkan kinerja jaringan, dan sering tidak tahu di mana pesan yang sedang disimpan.

Google mengatakan akan mengajukan banding terhadap putusan hakim AS untuk menyerahkan pengguna Gmail yang disimpan di luar negeri, dan ini akan menempatkan privasi warga negara non-AS yang sangat beresiko.




Google akan mengacu kepada keputusan terhadap Microsoft dalam hal ini, dimana mereka mengatakan bahwa pihaknya telah memenuhi waran yang telah menerima dengan memutar kembali data perusahaan yang disimpan di AS.

Dan tampaknya Google ternyata telah menerima lebih dari 25.000 permintaan per tahun dari pemerintah AS untuk mengungkap data pengguna dalam masalah pidana. Dan pemerintah AS semakin sering untuk meminta lebih dalam hal ini.

Baca juga :

 



Comments